Usulan KKJ Setelah Ibu Kota Negara RI Pindah, Menjadi Daerah Istimewa Jakarta Raya

Usulan KKJ Setelah Ibu Kota Negara RI Pindah, Menjadi Daerah Istimewa Jakarta Raya

MATAHARI TV | Jakarta –  Komite Kajian Jakarta (KKJ) merespon rencana pemerintah pusat, untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sementara itu Direktur Eksekutif KKJ Syaifuddin mengungkapkan, pihaknya merespon permintaan pemerintah kepada masyarakat, untuk memberikan masukan terkait konsep Jakarta ke depan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara RI.

“Dari hasil diskusi dan kajian yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi dan aktivis, maka KKJ mengusulkan untuk tetap mempertahankan keistimewaan Jakarta menjadi provinsi baru yang bernama Daerah Istimewa Jakarta Raya,” kata Syaifuddin dalam keterangannya, Minggu (20/2/2022).

Direktur Eksekutif KKJ juga menjelaskan, tentunya dengan memperluas wilayah Jakarta serta menyatukannya dengan  wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ujarnya

Syaifuddin juga menjelaskan beberapa alasannya terkait dengan kota Jakarta, dimana bila dilihat dari Dimensi Historis, Jakarta memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai Ibu Kota Negara sebelumnya.

Selain itu pula lanjutnya, dari Dimensi Ekonomi, Jakarta memiliki infrastruktur maju sekaligus sebagai pusat perdagangan dan bisnis, pendidikan serta kesehatan.

Begitu pula Dimensi Geografis, Jakarta sebagai kota metropolitan perlu adanya perluasan wilayah dengan menggabungkan wilayah penyangga Jakarta, mengingat daerah penyangga lebih dekat jaraknya dengan pusat pemerintahan Jakarta dibandingkan dengan ibu kota provinsinya.

Ia juga menyebutkan dilihat dari Dimensi Budaya dan Emosional, penduduk daerah penyangga adalah mayoritas etnis Betawi.
Dimensi Regulasi dan Kebijakan, pemerintah Jakarta perlu mengambil kebijakan cepat dan tepat untuk mengatasi problem yang ada di Jakarta.

Serta tambahnya, Dimensi Pembangunan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah penyangga lebih merata, tambah Direktur Eksekutif KKJ.| Eka

TAGS
Share This