Rapat Paripurna Perdana di Gelar DPRD Kota Depok
MATAHARI TV | Depok – Dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, di Ruang Sidang Paripurna DPRD, jalan Boulevar Sektor Anggrek Grand Depok City,Kota Depok, Senin (03/01/2022).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Yusuf Syahputra, juga dihadiri Wali Kota Depok Mohammad Idris serta Anggota Dewan yang hadir secara langsung maupun virtual.
Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra menyebutkan, ada sejumlah rencana kerja pimpinan DPRD Kota Depok yang akan dilakukan. Antara lain menyusun tata tertib DPRD Kota Depok, memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) selambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kita akan menyusun pokok pikiran (pokir) DPRD untuk rencana kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” kata Yusufsyah Putra.
Lanjutnya, kami juga akan berupaya mengalokasikan anggaran secara proporsional pada masing-masing sektor dengan skala prioritas. Serta menyamakan persepsi dan pemikiran antara Pemkot dan DPRD dengan prinsip good goverment agar menghasilkan anggaran yang akuntabel, ungkapnya.
Program Kerja Komisi
Sementara itu, Empat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan program kerja tahun 2022, dimana pada pelaksanaannya, seluruh komisi akan menjalin sinergisitas dengan Perangkat Daerah (PD).
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menyembutkan, Komisi A memiliki beberapa isu publik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PD di lingkup Pemkot, yaitu optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan digital, serta pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat, sosialisasi program dan kebijakan yang baru disusun baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Depok.
“Kami juga akan melakukan pemberian vaksinasi tahap selanjutnya sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat memberikan dampak bagi pelaksanaan program dan kebijakan di daerah khususnya Kota Depok, dan pelayanan publik di bidang perumahan, penataan kota, pertahanan, dan sebagainya,” papar Hamzah.
Penanganan PKL
Begitu pula Ketua Komisi B DPRD, Hermanto menjelaskan, dalam masa sidang pertama ini, Komisi B telah menyusun beberapa rencana kerja, seperti halnya rapat kerja terhadap penetapan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan kinerja Komisi B dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro dan pedagang kaki lima (PKL).
“Kami juga akan melakukan penyusunan kajian, penataan pemberdayaan usaha mikro dan PKL serta penyusunan Raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengungkapkan, dalam menjalankan segala aktivitas dan agenda kerja, untuk masa sidang pertama dirumuskan berdasarkan beberapa program.
“Sesuai dengan isu strategis program-program prioritas pembangunan, serta program janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, kami akan meningkatkan langkah-langkah pengawasan baik melalui kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan atau perangkat daerah, maupun meningkatkan koordinasi dalam bentuk rapat kerja dengan perangkat daerah leading sektor,” paparnya.
Bidang Kesehatan
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supariyono menyembutkan, Komisi D akan fokus dalam program kerja bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan pemuda.
“Kita dalam menjalankan program tersebut, akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Partisipasi Aktif
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap adanya kebersamaan serta partisipasi aktif untuk pembangunan Kota Depok, bahu-membahu, mewujudkan Kota Depok yang adil berbudaya dan sejahtera, ungkapnya.
“Harapan Kita dalam menghadapi Covid-19, dapat kita selesaikan, sehingga dampak Covid tidak meluas, ini harus di cegah,” tambahnya.|Eka