Kakanwil Kumham Kalsel Hadir di Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN 2022 Tingkat Wilayah

MATAHARI TV| Banjarmasin – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, menghadiri secara virtual Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah, Selasa (24/01), yang terpusat di Hotel Santika Premiere Ice BSD City, Tangerang.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto dan Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil.

Diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Anna Ernita. “Kegiatan Rekonsiliasi tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan dalam 2 gelombang, pelaksanaan gelombang pertama bertempat di Hotel Santika Premiere Ice BSD City yang diikuti oleh 16 Kantor Wilayah dan gelombang kedua di Rits Carlton Mega Kuningan yang diikuti oleh 17 kantor Wilayah. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan keandalan dan tata Kelola pelaporan keuangan dan BMN dan mewujudkan laporan keuangan dan BMN Kantor Wilayah yang akurat, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Sekreteris Jenderal Kemenkumham RI yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto sekaligus secara resmi membuka kegiatan. Disampaikan pula oleh Wisnu, Realisasi Anggaran dengan total 95,25 % bersumber dari SPAN dan IKPA Kemenkumham adalah 93,97% bersumber dari SPAN. Terdapat indikasi permasalahan yang menjadi atensi atas temuan riksa interim BPK RI tahun 2022 serta permasalahan data laporan keuangan Tahun 2022.

“Tantangan yang ditemui pada Tahun 2022 adalah Implementasi Aplikasi SAKTI dan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Wisnu.

“Indikasi permasalahan yang menjadi atensi yaitu permasalahan terkait penyajian data laporan keuangan dan BMN dengan implementasi aplikasi SAKTI, potensi kesalahan penyajian nilai persediaan dan asset, indikasi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi barang dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, indikasi kesalahan penggunaan akun belanja dan indikasi pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tambahnya. | Eka