Kinerja BPDPKS Positif, Anggota DPR RI Berharap Program Kerakyatan Terus Diperkuat
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dr Andi Akmal Pasludin, MM mengatakan saat ini, sudah terlihat beberapa negara mengalami resesi ekonomi yang salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perang antara Rusia dengan Ukraini dan negara-negara besar yang mengalami penurunan ekonomi.
Ini menyebabnya efek turunanya ke seluruh dunia pasti berdampak. “Oleh karena itu, setiap negara harus punya produk apa yang kompetitif yang dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonominya,” ujar Andi, saat berbicara pada Dialog TV Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di TVOne, Selasa (22/3).
Dampak Positif Kinerja BPDPKS bagi Perekonomian Indonesia tersebut, menurut anggota DPR dari Fraksi PKS, Indonesia negara agraris yang dianugerahi kebun yang sangat luas, terutama perkebunan kelapa sawit.
Dia berharap, kelapa sawit menjadi salah satu kunci negara kita dalam menghadapi dampak resesi.
“Pekerjaan kita semua adalah bagaimana perbaikan hulu dan hilirnya. BPDPKS ini sudah tujuh tahun dengan kontribusi sangat nyata dan ini hasil dari UU,” katanya.
Selama ini, katanya, BPDPKS sudah banyak yang dikerjakan. Tetapi ekspektasi kita jauh lebih besar yakni supaya BPDPKS dapat berbenah diri, menerima masukan dan kritikan.
Menurut UU sudah jelas jika dana tersebut dipakai untuk pembangunan sektor kelapa sawit baik dari hulu maupun hilirnya.
Andi berpendapat jika pembangunan sektor hulirnya sudah cukup baik meskipun masih perlu ditingkatkan, sebaliknya sektor hulunya masih perlu didorong, salah satunya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar target replanting mencapai jutaan hektar.
Saat ini, katanya, realisasi PSR di Indonesia baru mencapai ratusan juta hektare, sedangkan harapan kita bisa mencapai jutaan hektare.
Di sektor ini, perlu ada perbaikan mekanisme pengajuan, mekanisme evaluasi dan kajian teknisnya. Pihaknya akan membicarakan soal kendala PSR ini dengan direktorat teknisnya.
Ketika ditanya harapanya kepada BPDPKS, Andi Akmal menjelaskan program-program kerakyatan dan kemasyarakatan diperkuat seperti kegiatan-kegiatan sosialisasi BPDPKS tentang kelapa sawit dari hulu dan hilir yang memiliki respon sangat baik di tingkat masyarakat bahkan mereka sangat menunggu.
Legislator asal Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare) itu menjelaskan jika hal itu terjadi maka keberadaan BPDPKS dirasakan tidak lagi di menara gading, tetapi menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Jadi program kerakyatan seperti sosialisasi, workshop maupun kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi itu adalah bagian dari menjadikan BPDPKS sebagai lembaga milik bersama sehingga nanti pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat terwujud karena mendapatkan dukungan dari semua stakeholders,” tambahnya. |Eka