Sauri : Saya Tidak Terpikir Bisa Menjadi Lurah
Jakarta, Sosok Lurah yang di kenal bagi warganya dalam menjalankan tugasnya, tentunya harus bekerja keras untuk kemajuan wilayah dan warganya.
Begitulah yang selalu dilakukan Sauri, Lurah Senen yang telah menjabat sejak Februari 2019. Baginya menjadi seorang Lurah apalagi wilayah yang dipimpinnya ini benar-benar di pusat kota tidaklah mudah.
Baginya tidak terpikir ia bakal menjadi seorang Lurah Senen.
“Saya tidak terpikir bisa menjadi Lurah disini. Ini hanyalah nasib saja,” kata Sauri, saat di temui di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021).
Pria asal Bandung ini, ternyata sudah 36 tahun mengabdi di Pemprov DKI. Awalnya masuk sebagai Pegawai di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 1985, dan ia banyak menjalankan aktivitasnya di Bagian Pemerintahan.
Menjadi Lurah Senen, Sauri terus berupaya memberikan yang terbak bagi warganya, apalagi wilayah yang ia pimpin merupakan wilayah padat penduduk.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI, sehingga saya dipercaya untuk memimpin wilayah Kelurahan Senen,” kata Mantan Kasie Pemerintahan Kelurahan Gambir.
Menjadi seorang pemimpin diwilayah itu tidaklah mudah. “Kita sebagai Pamong, harus bisa mengayomi masyarakat, seperti halnya diwilayah ini ada perbedaan suku, agama, pendidikan, tentunya kita kebawah harus bias mengayomi,” ujar Mantan Kasie Prasara Kelurahan Paseban, seraya mengatakan bahwa wilayahnya ini merupakan pusat perekonomian, disini juga ada terminal, stasiun, tempat olahraga, tempat berkumpul, taman dan sebagainya.
Mantan Sekretaris Kelurahan Kwitang ini menyebutkan, di wilayahnya Kelurahan Senen, memiliki jumlah penduduk sebanyak 800 jiwa, dimana terdapat 5 RW dan 34 RT.
Ia juga mengakui bahwa di wilayahnya ini ternyata banyak penduduk pendatang, bahkan menurutnya di wilayahnya ini berdasarkan data penduduknya tidak banyak yang tingal disini. “Ini menjadi masalah dari kami, bila ada perintah dari pimpinan harus mendata warganya, seperti saat pandemi Covit-19, dengan pendataan lansia yang harus di vaksin, ternyata data yang ada di informasi Dukcapil itu sekitar 8000 lebih, begitu saat mendata dilapangan dengan Dasawisma, ternyata hanya 400 san berarti 50 persen tidak ada,” ujarnya.
Selain itu juga banyak warga yang pindah tidak melapor, ini juga menjadi masalah terkait dengan pembagian Bansos. Juga hal ini pula menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi ke warga, tambah Sauri. (Eca)