Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah, Perlu Peningkatan Investasi dan Infrastruktur

MATAHARI TV | Palangkaraya – Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono mewakili Menteri Dalam Negeri hadir pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 di Palangkaraya pada Kamis, (13/04/2023).

Tema dari pelaksanaan Musrenbang adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan (Growth Green) melalui investasi dan infrastruktur” telah mendukung RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sugeng Hariyono menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya terkait pembangunan daerah yang merupakan wujud dari dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi. Hal ini dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dan target pembangunan provinsi, pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional tentunya memerlukan kontribusi baik Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat, dan swasta.

“Capaian pembangunan makro di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2022, menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% masih lebih tinggi dari nasional sebesar 5,31%, walaupun angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 7,6%,” kata Sugeng.

Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,53% menjadi 4,26% lebih rendah dari nasional sebesar 8,8%. Tingkat kemiskinan naik dari 5,16% menjadi 5,28%.

“Perlu menjadi perhatian walaupun memang lebih rendah dari nasional sebesar 9,57%. Rasio gini juga turun dari 0,323 menjadi 0,319, serta IPM naik dari 71,25 menjadi 71,63” ungkap Sugeng.

Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 sebagai bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Terdapat 613 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 1.421,64 Miliar yang mendukung prioritas urusan nasional serta 20 usulan Major Project, dengan rincian 14 usulan diakomodir, 2 usulan dibahas lebih lanjut, dan 4 usulan yang ditolak.

Usulan proyek yang diakomodir salah satunya yaitu Pengembangan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Kalimantan Tengah memberikan kontribusi terhadap total PDRB nasional Tahun 2022 sebesar 1,04% (urutan ke 20) dari total PDRB sebesar Rp. 19.588,45 triliun. Investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 adalah sebesar USD. 548,317.60 (PMA) dan Rp. 6,56 Triliun (PMDN)” ujar Sugeng Hariyono dalam penjelasannya mengenai peran strategis Kalimantan Tengah dalam mendukung perekonomian nasional.

Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah, Sugeng mengimbau agar Kepala Daerah perlu secara terus menerus melakukan monitoring setiap minggu terhadap inflasi di daerah masing-masing (Data BPS menunjukkan inflasi Maret Tahun 2023 sebesar 4,97%), serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Sugeng juga menyinggung soal isu strategis Kalimantan Tengah, diantaranya yaitu pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional, Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam, Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas. Sugeng mengharapkan isu strategis tersebut dapat menjawab tantangan kinerja pembangunan.

Musrenbang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kepala BPSDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir diwakili oleh Plt. Direktur Pangan dan Pertanian, Perwakilan Kementerian Keuangan hadir diwakili oleh Staf Ahli Pengeluaran Negara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Korem 102/Panju Panjung, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Anggota DPR/DPD-RI Dapil Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Para Asisten Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappeda se-Provinsi Kalimantan Tengah, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan BI Kalteng, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat, serta Insan Pers.|Eka