Pemerintah Dorong Stakeholder Berperan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

MATAHARI TV | Pontianak – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Musrenbang dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Prov Kalimantan Barat, pada Rabu, (12/04/2023)

Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 mengusung tema ‘Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan SDM dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Penciptaan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat’.

Saat memberi sambutan, Zudan menyampaikan keunikan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat. Dari 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, 5 diantaranya berada di perbatasan yaitu Kab. Sanggau, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, dan Kab. Kapuas Hulu.

“Sebesar 40% jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah perbatasan, sehingga menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia dengan kondisi unik seperti ini,” kata Zudan.

Zudan menambahkan, hal ini merupakan keunikan yang sebaiknya dikelola untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai wilayah perbatasan, BNPP akan mendukung pembangunan daerah perbatasan dengan mendorong 27 Kementerian/Lembaga bersama-sama stakeholder lainnya untuk membangun wilayah perbatasan.

Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023, bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, terdapat 574 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp.1,4 Triliun yang mendukung prioritas nasional serta terdapat 20 usulan Major Project, dengan rincian 2 usulan diakomodir, 13 usulan dibahas lebih lanjut, dan 5 usulan yang ditolak.

Namun, dari 13 usulan yang dibahas, diantaranya terdapat 4 usulan yang belum sempat dibahas pada forum Rakortekrenbang, selanjutnya akan dibahas pada forum Musrenbangnas.

“Capaian pembangunan makro di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2022 telah menunjukan perkembangan positif,” ungkapnya.

Adapun, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mampu melesat menjadi 6,48% dari sebelumnya sebesar 4,78%, diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dari angka 67,9 menjadi 68,63.

Sementara itu, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi penurunan dari 5,82% menjadi 5,11%. Tingkat Kemiskinan juga menurun ke angka 6,73% dari sebelumnya 6,84%, serta Rasio Gini menurun dari 0,315 menjadi 0,311.

Zudan juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu sinkronisasi RKP dan RKPD, pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional, penyelarasan rencana daerah terkait kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penurunan prevalensi stunting.

Terakhir, lanjut Zudan, berkontribusi menyukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.|Eka