Pakar Pangan Universitas Andalas: Setidak-tidaknya 2,5 Persen APBD Daerah Harus Dikhususkan Pada Pangan
JAKARTA, Matahari.tv – Pakar Pangan dari Universitas Andalas, Muhammad Makky menilai wacana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan APBD khusus pangan dalam menjaga inflasi dan daya beli sudah sangat tepat.
Menurutnya, wacana tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap kondisi bangsa yang kini banyak diterpa isu dunia terutama dari sisi kebijakan ekonomi Amerika sampai perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai.
“Saya kira setidak-tidaknya 2,5 persen dari APBD daerah memang harus dikhususkan pada pangan. Kenapa? Ini untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi di tengah situasi global yang tak menentu seperti kebijakan ekonomi Amerika dan juga perang Rusia yang belum kunjung usai,” ujar Makky, Kamis, 10 April 2025.
Makky mengatakan, wacana menyiapkan APBD khusus pangan bagi tiap daerah merupakan gagasan cerdas dari seorang Kepala Bapanas dalam menjalankan visi besar Presiden Prabowo yang ingin menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
“Seharusnya ini diapresiasi dan bahkan kalau perlu harus ada kebijakan khusus dari tingkat atas berupa perpres atau ketetapan lainya demi menjaga keberlangsungan stabilitas harga dan juga menjaga ekonomi Indonesia yang sudah baik ini,” katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengajak Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan subsidi pangan dalam rangka menjaga harga bahan pokok dari kenaikan yang biasa terjadi menjelang hari raya besar.
Menurut Arief, subsidi pangan yang disiapkan melalui skema APBD sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga pengendalian inflasi.
“Saya berharap temen-temen bupati bisa memiliki atau mempersiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan masyarakat luas,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 Hijriah.
Secara umum, kata Arief, semua komoditas pada kegiatan puasa dan lebaran tahun ini dalam posisi stabil.
Bahkan untuk pasokan pangan yang dikirim dari petani dan peternak ke seluruh pasar Indonesia juga relatif lebih besar sehingga sampai saat ini stoknya tersedia, aman dan terkendali.
“Untuk beras misalnya, stok bulog meningkat dari 2 juta menjadi 2,29 juta ton. Dan akan kita top up menjadi 3 juta ton serapan setara beras,” kata Arief.
Sebagai informasi, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan stakeholder terkait selama periode Januari-Maret telah dilaksanakan sebanyak 2.634 kali di seluruh Indonesia.
Sedangkan operasi pasar murah bersama kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha dan swasta dilaksanakan di 3.751 titik.
Adapun untuk realisasi penyaluran Beras SPHP selama periode Ramadan dan Idulfitri 1446 H/2025 M mencapai 70 ribu ton dari target HBKN 150 ribu ton.
“Untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder pangan yang telah berperan aktif dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan selama periode libur Nyepi dan Idulfitri,” jelasnya.