KTNA Ingatkan Bahayanya Alih Fungsi Lahan Bagi Produksi Nasional
JAKARTA, Matahari.tv – Konvensi lahan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan produksi beras nasional di waktu yang akan datang. Praktek alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan lain itu pun kini harus segera dihentikan melalui langkah nyata sesuai Undang-undang 41 tahun 2009.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor mengatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan praktek pidana yang bisa diproses hukum dengan ancaman berat sesuai peraturan yang ada.
“Bagi KTNA alih fungsi lahan sangat merugikan kelangsungan bertani dan harus kita hentikan dari sekarang,” ujar Yadi, Selasa, 16 Juli 2024.
Yadi menjelaskan KTNA saat ini terus bergerak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Dukungan tersebut di antaranya mengawal jalanya program pompanisasi, optimasi lahan rawa hingga pemanfaatan alokasi pupuk subsidi yang naik 100 persen.
“Kami bersyukur karena dengan program tersebut pertanian Indonesia tetap kokoh disaat dunia mengalami kekeringan. Kami juga bersyukur karena Bapak Menteri berhasil menaikan alokasi pupuk hingga 100 persen,” katanya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi segala bentuk praktek alih fungsi lahan yang dapat menurunkan produksi beras nasional. Dia ingin, praktek tersebut mendapat ancaman serius dan betul-betul mendapat efek jera melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kepada rekan rekan kepala daerah tolong untuk mendorong produksi beras kita agar meningkat, dimana sawah lahan yang sudah ada ini jangan sampai dikonversi ke hal yang lain karena ini akan menurunkan produksi nasional,” katanya.
Sebaliknya, kata Tito, pemda di seluruh Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencetak sawah baru seperti yang dilakukan kementerian pertanian di Kalimantan dan Merauke. Langkah ini bisa dilakukan juga di daerah lain yang memiliki lahan tidur.
“Yang berikutnya adalah justru kita harus membuat sawah baru seperti yang dilakukan di papua selatan dan program pompanisasi untuk mengalirkan air dan mendorong kwalitas tanaman termasuk tanah dengan pupuk subsidi,” katanya.
Mengenai hal ini, Tito berharap para kepala daerah juga terus memperkuat program pompanisasi sebagai solusi cepat mengatasi kekeringan panjang yang saat ini dijalankan Kementerian Pertanian.
Menurut Tito, program tersebut merupakan upaya pemerintah dan juga arahan langsung Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam meningkatkan produksi dalam negeri disaat dunia dilanda Kekeringan akibat gelombang panas.
“Nanti dari Kementerian Dalam Negeri diwakili Irjen bersama dengan Irjen dari Kementan akan melakukan evaluasi daerah mana yang sudah mengaktifkan pompa yang sudah diberikan mana yang enggak jalan nanti kita akan sampaikan ke pimpinan daerahnya,” katanya.
Tito mengatakan masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
“Kalau menyangkut masalah pangan maka akan berkolerasi dengan kemanan dan angka inflasi, juga stabilitas politik dan keamanan maka selalu pemerintahan menjaga beras. Karena itu untuk meningkatkan produksi diantaranya yang paling urgen sekali saat ini untuk menjaga agar sawah-sawah kecukupan air menjelang kekeringan ini yang sudah mulai yaitu pompanisasi,” katanya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa saat ini fokus kerja yang harus dijalankan adalah pompanisasi sebagai solusi cepat masa depan bangsa. Pemerintah, kata Mentan telah menyiapkan 50 ribu unit pompa yang akan dipasang di seluruh sentra.
“Kami memiliki solusi cepat pompanisasi yang jadi nafas kita 3 bulan ke depan. Pompanisasi ini ada 50 ribu yang harus kita bagikan ke seluruh Indonesia dan itu ujung tombaknya para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalau 75 ribu terpasang, musim kering berikutnya insyaallah bisa kita atasi,” katanya.
Mentan menambahkan saat ini pemerintah telah menargetkan 500 ribu hektare lahan di pulau jawa yang akan diairi pompanisasi. Jika dihitung secara rinci, 500 ribu hektare tersebut mampu menghasilkan 2,5 juta ton gabah dengan rata-rata produksi 5 ton perhektare.
“500 ribu ini kalau produksi 5 ton artinya kita bisa dapat 2,5 juta ton. Artinya kita bisa memenuhi produksi ke depan. Karena itu pompanisasi harus kita atasi ke depan,” jelasnya.