Kemendagri Imbau Pemerintah Daerah Percepat Penyerapan Anggaran Untuk Stabilisasi Inflasi
Medan, matahari.tv – Pemerintah terus memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi negara lain, maupun tantangan internal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam.
Meski begitu, inflasi nasional pasca Lebaran tetap terkendali dan berada dalam kondisi yang stabil.
“Kami mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), seperti subsidi transportasi dan kebijakan diskon listrik, yang turut membantu menstabilkan inflasi secara nasional,” kata Restuardy.
Hal tersebut disampaikan dalam acara gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bertempat di Aula Utama Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/4).
Namun, ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di wilayah Sumatera. Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI per 8 April 2025, realisasi anggaran daerah baru mencapai 12 persen, dengan pelaksanaan belanja hanya mencapai 7,7 persen.
Kemendagri mengimbau pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyerapan anggaran agar pengendalian inflasi dapat lebih efektif.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Penyerapan yang lambat bisa menghambat pengendalian inflasi dan berisiko memperburuk kondisi ekonomi daerah,” tegasnya.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025, menjadi salah satu upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar inflasi, terutama pada komoditas volatile food, tetap terjaga dalam kisaran yang diinginkan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera telah berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan pengendalian inflasi secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen ini diharapkan dapat memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, Badan Gizi Nasional, serta perwakilan TPID dari seluruh wilayah Sumatera.