Kakanwil Kumham Kalsel Dorong Literasi Masyarakat Atas Ekonomi Syariah
MATAHARI TV | Banjarmasin – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkunham) Kalimantan Selatan, Faisol Ali resmi dikukuhkan sebagai Anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Selatan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (11/4/23).
Kegiatan pengukuhan yang digelar di Halaman eks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Siring 0 KM) ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0143/KUM/2023 Tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilanjutkan sambutan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengawali kegiatan pengukuhan KDEKS Kalsel yang diikuti oleh Forkopimda dan Stakeholder terkait.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin yang berhadir langsung dan mengukuhkan KDEKS Kalsel menyampaikan bahwa kelembagaan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam Ekosistem Ekonomi Syariah, yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di daerah, dalam upaya mencapai visi Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia di tahun 2024.
“Kolaborasi pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah, khususnya di Kalsel menjadi kunci dalam pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah,” ucap Wapres.
Faisol Ali selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang dikukuhkan sebagai Anggota KDEKS Kalsel menyampaikan bahwa bersama anggota lainnya siap untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.
“Melalui KDEKS Kalsel, kami siap ambil andil dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah serta mendorong bangkitnya pelaku usaha dan keuangan syariah,” ucap Faisol Ali.
Pada kesempatan ini Wakil Presiden, Ma’ruf Amin juga membuka Kalsel National Halal Fair 2023 serta menyerahkan secara simbolis bantuan tambahan pangan dan sertifikat halal bagi pelaku UMKM.