Media Massa Memiliki Peran Penting Menyampaikan Informasi Tentang Pajak
MATAHARI TV | Jakarta – Dialog perpajakan dengan insan pers, yang digelar Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta Utara, berlangsung di Kantor Kanwil DJP Jakarta Utara, Gedung Altira Business Park Lantai 15, Jakarta Utara, Senin (27/03).
Dalam dialog tersebut, Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Edi Slamet Iriyanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada media, yang telah melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya sebagai wartawan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Warta itu berita, maka wartawan itu orang yang selalu menyajikan berita. Memang beritanya itu kadang bisa memotivasi orang untuk marah. Itu harus dipahami, jangan sampai membaca beritanya itu buat orang marah-marah,” ujarnya.
Namun Edi juga menyebutkan berita itu memang hak publik, untuk mengetahui jalannya pemerintahan, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara ini, itu memang menjadi haknya publik.
“Kita berharap, temen-temen media bisa memilah dan memilih berita yang akan di sajikan. Memang diakui ada sesuatu yang membuat kita itu sakit, kalau itu suatu kenyataan dan ini memang harus diungkap ke publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Edi menjelaskan, perpajakan ini adalah solusi bagi kehidupan bernegara, sebab tujuan bernegara salah satunya terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Untuk itu, Edi juga mengajak wartawan belajar perpajakan misalnya dalam bentuk Focus group discussion (FGD), sehingga wartawan menyiarkan hal-hal yang memang mudah dipahami masyarakat tentang perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara juga berharap bila ada peraturan baru atau kebijakan baru tentang perpajakan agar disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat terbangun dan memahami tentang perpanjangan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat taat dalam membayar pajak, paparnya.
“Sejak tahun 1983, tidak ada lagi kantor pajak menerima setoran pajak. Pajak disetorkan melalui Bank, baru wajib pajak melaporkan ke kantor pajak. Jadi di kantor pajak hanya ada bukti notifikasi pembayaran dari Bank,” jelasnya.
Edi juga mengatakan, materi perpajakan itu harus bisa dikuasai. Sistem perpajakan itu ada dua hal. Pertama tax policy, bagaimana UU dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan pungutan pajak. Kedua tax administration perpajakan, termasuk organisasi perpajakan, inilah yang disebut dengan sistem kelembagaan, tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakarta Utara Hendriyan menyebutkan, target pajak nasional tahun 2023 sebesar Rp1.718 triliun.
Sementara itu untuk target pajak DJP Jakarta Utara sebesar Rp53,9 triliun. Sedangkan pencapaian per tanggal 27 Maret ini sebesar Rp11, 3 Triliun, ungkap Hendriyan.
“Jadi saat ini DJP Jakarta Utara baru mengumpulkan 21,7 persen pajak. Ini perlu dukungan dari semua pihak agar target Rp53,9 triliun tersebut dapat tercapai,” harapnya.
Sementara itu, lebih dari 50 persen pajak di Jakarta Utara ini dari sektor perdagangan serta sektor pengelolaan, ujarnya.
Diluar kegiatan perpajakan, belum lama ini Kanwil DJP Jakarta Utara juga melaksanakan kegiatan sosial seperti bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Utara (IKPI) menanam 1.000 bibit manggrove, bagian dari kegiatan peduli terhadap lingkungan. Selain itu aksi sosial para pegawai dengan memberikan bantuan kepada korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara Kusmarni, yang berharap kedepannya hubungan dengan media semakin dekat, sehingga semuan kegiatan yang memang patut di publikasikan, tidak ada yang terlewat.
“Sehingga masyarakat tahu kegiatan yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta Utara serta yang juga di lakukan KKP yang ada, ” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri, Kepala KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit, Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan, dan Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, serta staf Kanwil DJP Jakarta Utara.|Eka